Perkuat Mutu Pesantren, Muhammadiyah Gelar Pelatihan Akreditasi 2026

TANGERANG — Lembaga Pengembangan Pesantren (LP2) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyiapkan 36 peserta untuk mendukung pelaksanaan akreditasi pesantren melalui Pelatihan Akreditasi Pesantren Muhammadiyah 2026. Kegiatan yang berkolaborasi dengan LabMu ini berlangsung pada 30 Oktober–1 November 2026.

Pelatihan tersebut membekali peserta dengan pemahaman mengenai kebijakan akreditasi, tahapan pelaksanaan, instrumen penilaian, hingga pengoperasian Aplikasi Akreditasi PesantrenMu. Pembekalan ini menjadi persiapan bagi para asesor dalam melaksanakan visitasi ke pesantren.

Sebanyak 36 peserta berasal dari berbagai unsur, antara lain Unit Penjaminan Mutu, asesor internal dan eksternal, pengurus LP2 PP Muhammadiyah, panitia, serta instruktur.

Also Read

Pengalaman dalam Mengawal Proses Belajar Mengajar di Sekolah

Ketua LP2 PP Muhammadiyah, Maskuri, mengatakan pelatihan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan pesantren secara berkelanjutan. Menurutnya, akreditasi tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan administratif, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan standar pengelolaan dan mutu pendidikan pesantren.

“Pelatihan akreditasi ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan wujud nyata dari upaya LP2 PP Muhammadiyah dalam menjaga standardisasi dan kualitas tata kelola pesantren di lingkungan Muhammadiyah,” ujarnya.

Maskuri berharap keberadaan tim akreditasi dapat mendorong pesantren Muhammadiyah meningkatkan mutu layanan pendidikan sekaligus menyiapkan kader persyarikatan, umat, dan bangsa yang unggul serta berdaya saing.

Also Read

Baksos Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta

Sementara itu, Ketua Penjaminan Mutu Pesantren Muhammadiyah sekaligus Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Toni Toharudin, menekankan pentingnya evaluasi yang konsisten dalam penjaminan mutu pendidikan.

Menurut Toni, akreditasi berfungsi untuk mengukur dan memetakan kualitas lembaga pendidikan. Melalui sistem penilaian yang terstruktur dan terintegrasi secara digital, pesantren dapat mengetahui aspek yang telah memenuhi standar maupun bagian yang masih membutuhkan perbaikan.

“Akreditasi adalah instrumen krusial dalam sistem penjaminan mutu pendidikan. Melalui skema penilaian yang terstruktur dan terintegrasi secara digital, kita dapat memetakan keunggulan sekaligus area yang perlu dievaluasi oleh setiap pesantren,” tuturnya.

Also Read

MU’ALLIMIN, Segarkan Kembali Pemahaman Muhammadiyah Bagi Calon Kader

Ia berharap Pesantren Muhammadiyah mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan pendidikan nasional dan meningkatkan daya saing di tingkat global tanpa meninggalkan identitas serta nilai-nilai kepesantrenan.

“Pesantren Muhammadiyah harus terus beradaptasi, memenuhi standar pendidikan nasional yang holistik, dan berdaya saing global tanpa kehilangan akar nilai-nilai kepesantrenannya,” tegasnya.

Setelah pelatihan, tim penjaminan mutu Pesantren Muhammadiyah dijadwalkan melakukan visitasi akreditasi ke sembilan pesantren pada 2–9 November 2026. Visitasi tersebut mencakup lima wilayah, yaitu Lampung, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur.

Also Read

Resepsi Milad Satu Abad Mu’allimin Mu’allimaat Dihadiri Presiden Joko Widodo

Rangkaian pelatihan dan visitasi ini menjadi bagian dari upaya LP2 PP Muhammadiyah membangun sistem penjaminan mutu pesantren yang lebih terukur dan berkelanjutan. Melalui proses tersebut, pesantren diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dan layanan pendidikan.